KUHP · Pasal 98 sampai dengan Pasal 102

Pasal 99

Pidana Mati

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, syarat pelaksanaan, masa percobaan 10 tahun, perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, serta delegasi pengaturan tata cara pelaksanaannya.

Pasal 99

(1) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Penjelasan Resmi Pasal 99

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 99

(1) Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Penjelasan Resmi Pasal 99

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

  1. Pasal 98 tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.
  2. Pasal 99 ayat (1) diubah oleh Pasal VII angka 16 UU Nomor 1 Tahun 2026. Pelaksanaan pidana mati kini secara eksplisit mensyaratkan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan serta tidak mengajukan grasi atau permohonan grasinya ditolak Presiden.
  3. Pasal 100 diubah oleh Pasal VII angka 17 UU Nomor 1 Tahun 2026: ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) diubah; ayat (2) dan ayat (5) dihapus.
  4. Pasal 100 ayat (4) kini menggunakan rumusan “pidana mati diubah” menjadi pidana penjara seumur hidup setelah syaratnya terpenuhi.
  5. Pasal 100 ayat (6) melarang pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan.
  6. Pasal 101 diubah oleh Pasal VII angka 18 UU Nomor 1 Tahun 2026. Perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup terjadi “demi hukum” apabila syarat Pasal 101 terpenuhi.
  7. Pasal 102 tidak diubah.
  8. Bagian Bunyi Pasal di atas hanya memuat norma yang berlaku setelah konsolidasi.

Pokok Pengaturan

Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 mengatur pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan upaya terakhir, syarat pelaksanaan, masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup, penundaan bagi keadaan tertentu, dan delegasi pengaturan tata cara pelaksanaannya.

Catatan Penerapan

  1. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Gunakan rumusan konsolidasi Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  3. Pasal 100 ayat (1) mewajibkan penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.
  4. Selama masa percobaan, pidana mati tidak dapat dilaksanakan.
  5. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, Pasal 100 ayat (4) mengatur perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.
  6. Pasal 101 menimbulkan perubahan demi hukum menjadi pidana penjara seumur hidup apabila seluruh syarat dalam pasal tersebut terpenuhi.
  7. Pelaksanaan terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa wajib ditunda sesuai Pasal 99 ayat (4).
  8. Tata cara pelaksanaan pidana mati memerlukan pengaturan dengan Undang-Undang sebagaimana Pasal 102.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 67 mengenai pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, Pasal 98 mengenai kedudukan pidana mati, ketentuan grasi, kewenangan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, serta Undang-Undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-16 dan dilanjutkan dengan Tindakan pada Pasal 103 dan seterusnya.