KUHP · Pasal 12

Pasal 12

Pengertian Tindak Pidana dan Sifat Melawan Hukum

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Menetapkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana dan/atau tindakan serta harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, kecuali terdapat alasan pembenar.

Pasal 12

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penjelasan Resmi Pasal 12

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kesatu — Tindak Pidana

Paragraf 1 — Umum

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 12

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penjelasan Resmi Pasal 12

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Tidak terdapat perubahan terhadap Pasal 12 dalam naskah kompilasi yang digunakan.

Ringkasan

Pasal 12 memuat pengertian umum tindak pidana serta menegaskan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan pidana atau tindakan harus mempunyai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut tidak berlaku apabila terdapat alasan pembenar.

Catatan Penerapan

  1. Pemeriksaan harus terlebih dahulu memastikan adanya perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Pemenuhan rumusan delik harus diikuti penilaian mengenai sifat melawan hukum perbuatan.
  3. Apabila terdapat alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, sifat melawan hukum perbuatan menjadi hapus.
  4. Pasal ini perlu dibaca bersama Pasal 1 mengenai asas legalitas dan Pasal 36 mengenai kesalahan.