KUHP · Pasal 53 sampai dengan Pasal 56

Pasal 55

Pedoman Pemidanaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 55

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 55

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan "sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana" adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kesatu — Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 2 — Pedoman Pemidanaan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 55

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 55

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan "sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana" adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Ketentuan ini mengatur pedoman pemidanaan terhadap orang dan Korporasi serta hubungan antara kepastian hukum, keadilan, keadaan pelaku, akibat tindak pidana, dan kepentingan Korban.

Catatan Penerapan

  1. Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.
  2. Pasal 54 ayat (1) memuat faktor-faktor pemidanaan yang wajib dipertimbangkan; menurut Penjelasan, rinciannya tidak bersifat limitatif.
  3. Pasal 54 ayat (2) menyediakan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan; Penjelasan menyebutnya sebagai rechterlijke pardon atau judicial pardon.
  4. Pasal 55 mencegah pelaku memperoleh manfaat dari alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkannya sendiri.
  5. Pasal 56 memuat pedoman khusus pemidanaan terhadap Korporasi.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan serta ketentuan pidana dan tindakan dalam Bab III.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-02 dan dilanjutkan dengan Pedoman Penerapan Pidana Pasal 57.