KUHP · Pasal 53 sampai dengan Pasal 56

Pasal 54

Pedoman Pemidanaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Ketentuan mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan terhadap orang dan korporasi, alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkan, serta dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan demi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 54

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

e. cara melakukan Tindak Pidana;

f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Penjelasan Resmi Pasal 54

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kesatu — Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 2 — Pedoman Pemidanaan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 54

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

e. cara melakukan Tindak Pidana;

f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Penjelasan Resmi Pasal 54

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Pokok Pengaturan

Ketentuan ini mengatur pedoman pemidanaan terhadap orang dan Korporasi serta hubungan antara kepastian hukum, keadilan, keadaan pelaku, akibat tindak pidana, dan kepentingan Korban.

Catatan Penerapan

  1. Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.
  2. Pasal 54 ayat (1) memuat faktor-faktor pemidanaan yang wajib dipertimbangkan; menurut Penjelasan, rinciannya tidak bersifat limitatif.
  3. Pasal 54 ayat (2) menyediakan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan; Penjelasan menyebutnya sebagai rechterlijke pardon atau judicial pardon.
  4. Pasal 55 mencegah pelaku memperoleh manfaat dari alasan peniadaan pidana yang sengaja ditimbulkannya sendiri.
  5. Pasal 56 memuat pedoman khusus pemidanaan terhadap Korporasi.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan serta ketentuan pidana dan tindakan dalam Bab III.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-02 dan dilanjutkan dengan Pedoman Penerapan Pidana Pasal 57.