KUHP · Pasal 72 sampai dengan Pasal 74

Pasal 74

Pembebasan Bersyarat dan Pidana Tutupan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur syarat pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pencabutannya, serta pidana tutupan bagi tindak pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati.

Pasal 74

(1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Penjelasan Resmi Pasal 74

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 74

(1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Penjelasan Resmi Pasal 74

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 73 ayat (5) merujuk “pidana denda paling sedikit kategori III”. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1), kategori III bernilai pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Nilai ini menjadi rujukan nominal kategori yang disebut dalam Pasal 73 ayat (5).

Nilai tersebut berlaku pada tanggal verifikasi 20 Juli 2026 berdasarkan Pasal 79 ayat (1). Penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 79 ayat (2), apabila diterbitkan, harus dimutakhirkan pada bagian ini.

Pokok Pengaturan

Pasal 72 dan Pasal 73 mengatur pembebasan bersyarat, masa percobaan, syarat, serta pencabutannya. Pasal 74 mengatur pidana tutupan bagi Tindak Pidana yang dilakukan karena maksud yang patut dihormati dengan memperhatikan cara melakukan dan akibat Tindak Pidana.

Catatan Penerapan

  1. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pelaksanaan dan pembinaan narapidana, bukan pengurangan pidana oleh hakim dalam putusan perkara pokok.
  2. Masa percobaan sama dengan sisa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun.
  3. Pidana tutupan memerlukan penilaian terhadap motif, cara melakukan, dan akibat Tindak Pidana.
  4. Maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan termuat dalam pertimbangan putusan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan ketentuan pemasyarakatan dan pelaksanaan pidana, serta Pasal 65 mengenai pidana tutupan sebagai salah satu pidana pokok.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-09 dan dilanjutkan dengan Pidana Pengawasan pada Pasal 75–77.