KUHP · Pasal 4 sampai dengan Pasal 9

Pasal 8

Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana lainnya" misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah Setiap Orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

a. konvensi internasional mengenai uang palsu;

b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;

c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau

d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 8

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

Bagian Kedua — Menurut Tempat

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana lainnya" misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah Setiap Orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

a. konvensi internasional mengenai uang palsu;

b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;

c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau

d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Penjelasan Resmi Pasal 8

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Pasal 4 — Asas Wilayah atau Teritorial

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau

c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Pasal 5 — Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;

c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;

d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;

e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;

g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;

h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau

i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

Pasal 6 — Asas Universal

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Pasal 7 — Pengambilalihan Penuntutan

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Pasal 8 — Asas Nasional Aktif

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(3) Dihapus.

(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Perubahan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 8 ayat (3), yang sebelumnya mengecualikan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, dihapus.

Pasal 9 — Pengecualian

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

Ringkasan

Pasal 4 mengatur yurisdiksi teritorial. Pasal 5 melindungi kepentingan nasional dari perbuatan di luar negeri. Pasal 6 mengatur tindak pidana universal. Pasal 7 mengatur penuntutan berdasarkan perjanjian internasional. Pasal 8 mengatur warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pasal 9 menempatkan perjanjian internasional sebagai pembatas.

Catatan Penerapan

  1. Identifikasi tempat perbuatan, tempat akibat, kapal atau pesawat, kewarganegaraan pelaku, dan kepentingan hukum yang diserang.
  2. Untuk Pasal 8, periksa asas kriminalitas ganda, kecuali ditentukan lain.
  3. Dalam perkara lintas negara, perjanjian internasional yang berlaku harus diperiksa sebelum menyimpulkan yurisdiksi Indonesia.
  4. Penghapusan Pasal 8 ayat (3) memperluas cakupan asas nasional aktif terhadap tindak pidana dengan ancaman denda rendah.