KUHP · Pasal 4 sampai dengan Pasal 9

Pasal 7

Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 7

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

Bagian Kedua — Menurut Tempat

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 7

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 8 ayat (3), yang sebelumnya mengecualikan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, dihapus.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 tidak diubah.

Ancaman Pidana

Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak memuat ancaman pidana secara langsung.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak menyebut kategori denda dalam rumusan yang berlaku. Rujukan kategori III hanya terdapat dalam uraian mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang telah dihapus.

Pokok Pengaturan

Pasal 4 mengatur yurisdiksi teritorial. Pasal 5 melindungi kepentingan nasional dari perbuatan di luar negeri. Pasal 6 mengatur tindak pidana universal. Pasal 7 mengatur penuntutan berdasarkan perjanjian internasional. Pasal 8 mengatur warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pasal 9 menempatkan perjanjian internasional sebagai pembatas.

Catatan Penerapan

  1. Identifikasi tempat perbuatan, tempat akibat, kapal atau pesawat, kewarganegaraan pelaku, dan kepentingan hukum yang diserang.
  2. Untuk Pasal 8, periksa asas kriminalitas ganda, kecuali ditentukan lain.
  3. Dalam perkara lintas negara, perjanjian internasional yang berlaku harus diperiksa sebelum menyimpulkan yurisdiksi Indonesia.
  4. Penghapusan Pasal 8 ayat (3) memperluas cakupan asas nasional aktif terhadap tindak pidana dengan ancaman denda rendah.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 1 mengenai asas legalitas, Pasal 3 mengenai perubahan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan khusus mengenai yurisdiksi dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Sumber Resmi

  • UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana