Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
RINGKASAN PASAL
Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:
a. konvensi internasional mengenai uang palsu;
b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
Buku Kesatu — Aturan Umum
Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
Bagian Kedua — Menurut Tempat
BUNYI PASAL
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:
a. konvensi internasional mengenai uang palsu;
b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Pasal 8 ayat (3), yang sebelumnya mengecualikan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, dihapus.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 tidak diubah.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak memuat ancaman pidana secara langsung.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak menyebut kategori denda dalam rumusan yang berlaku. Rujukan kategori III hanya terdapat dalam uraian mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang telah dihapus.
Pasal 4 mengatur yurisdiksi teritorial. Pasal 5 melindungi kepentingan nasional dari perbuatan di luar negeri. Pasal 6 mengatur tindak pidana universal. Pasal 7 mengatur penuntutan berdasarkan perjanjian internasional. Pasal 8 mengatur warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pasal 9 menempatkan perjanjian internasional sebagai pembatas.
Berkaitan dengan Pasal 1 mengenai asas legalitas, Pasal 3 mengenai perubahan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan khusus mengenai yurisdiksi dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.