Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
RINGKASAN PASAL
Mengatur asas teritorial, pelindungan atau nasional pasif, universal, pengambilalihan penuntutan, nasional aktif, dan pengecualian berdasarkan perjanjian internasional.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:
a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana lainnya" misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.
Buku Kesatu — Aturan Umum
Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
Bagian Kedua — Menurut Tempat
BUNYI PASAL
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:
a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana lainnya" misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Pasal 8 ayat (3), yang sebelumnya mengecualikan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, dihapus.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 tidak diubah.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak memuat ancaman pidana secara langsung.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak menyebut kategori denda dalam rumusan yang berlaku. Rujukan kategori III hanya terdapat dalam uraian mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang telah dihapus.
Pasal 4 mengatur yurisdiksi teritorial. Pasal 5 melindungi kepentingan nasional dari perbuatan di luar negeri. Pasal 6 mengatur tindak pidana universal. Pasal 7 mengatur penuntutan berdasarkan perjanjian internasional. Pasal 8 mengatur warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pasal 9 menempatkan perjanjian internasional sebagai pembatas.
Berkaitan dengan Pasal 1 mengenai asas legalitas, Pasal 3 mengenai perubahan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan khusus mengenai yurisdiksi dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.