KUHP · Pasal 91 sampai dengan Pasal 95

Pasal 94

Perampasan, Pengumuman Putusan, Ganti Rugi, dan Pencabutan Izin

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris, serta pencabutan izin sebagai pidana tambahan.

Pasal 94

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Penjelasan Resmi Pasal 94

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 94

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Penjelasan Resmi Pasal 94

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

  1. Pasal 91 diubah oleh Pasal VII angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2026.
  2. Norma konsolidasi Pasal 91 membatasi objek dalam rumusan pembuka pada Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana. Huruf d kini berbunyi “yang diperoleh dari Tindak Pidana”.
  3. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.
  4. Pasal 95 ayat (3) diubah oleh Pasal VII angka 15 UU Nomor 1 Tahun 2026. Frasa “untuk waktu tertentu” ditempatkan setelah “pidana penjara”.
  5. Pasal 95 ayat (4) tidak diubah; naskah resmi menetapkan pencabutan izin paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun jika dijatuhi pidana denda.
  6. Bagian Bunyi Pasal di atas hanya memuat norma yang berlaku setelah konsolidasi.

Pokok Pengaturan

Pasal 91 dan Pasal 92 mengatur objek serta pelaksanaan pidana tambahan perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan. Pasal 93 mengatur pengumuman putusan hakim. Pasal 94 mengatur pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris. Pasal 95 mengatur pencabutan izin yang berkaitan dengan tindak pidana.

Catatan Penerapan

  1. Gunakan rumusan konsolidasi Pasal 91 hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2026, termasuk pembatasan objek dalam rumusan pembuka pada milik terpidana.
  2. Status Barang sebagai barang bukti harus dibedakan dari pidana tambahan perampasan berdasarkan Pasal 91 dan Pasal 92.
  3. Barang yang tidak disita tetap dapat diperintahkan untuk diserahkan atau diganti dengan uang menurut taksiran hakim sesuai harga pasar.
  4. Amar pengumuman putusan harus menetapkan cara pengumuman dan biaya yang ditanggung terpidana.
  5. Ganti rugi sebagai pidana tambahan dibayarkan kepada Korban atau ahli waris, bukan kepada negara.
  6. Untuk Pasal 95 ayat (3), gunakan rumusan hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  7. Jika pidana pokoknya denda, Pasal 95 ayat (4) menetapkan pencabutan izin paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 66 mengenai jenis pidana tambahan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 mengenai pelaksanaan dan penggantian pidana denda, Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai pencabutan hak tertentu, serta hukum acara mengenai penyitaan dan barang bukti.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-14 dan dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban adat setempat pada Pasal 96–97.