KUHP · Pasal 1 sampai dengan Pasal 3

Pasal 2

Asas Legalitas, Hukum yang Hidup, dan Perubahan Peraturan Pidana

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur asas legalitas dan larangan analogi, pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 2

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab I — Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

Bagian Kesatu — Menurut Waktu

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 2

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal VII angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2026 mengubah Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 3 ayat (3) disesuaikan sehingga ketentuan pembebasan diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Pasal 3 ayat (5) menegaskan bahwa kepala lembaga pemasyarakatan segera mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan.

Pasal 1 dan Pasal 2 tidak diubah.

Ancaman Pidana

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 tidak memuat ancaman pidana secara langsung.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 tidak menyebut kategori denda secara langsung.

Pokok Pengaturan

Pasal 1 menegaskan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi untuk menetapkan adanya Tindak Pidana. Pasal 2 mengakui secara terbatas hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 3 mengatur penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan, akibat dekriminalisasi, dan penyesuaian pelaksanaan putusan terhadap ancaman pidana yang lebih ringan.

Catatan Penerapan

  1. Periksa apakah perbuatan telah dirumuskan sebagai Tindak Pidana pada saat dilakukan.
  2. Penafsiran diperbolehkan, tetapi analogi yang memperluas kriminalisasi dilarang.
  3. Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku secara teritorial dan dibatasi oleh Undang-Undang ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
  4. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, bandingkan akibat hukum ketentuan lama dan ketentuan baru untuk menentukan ketentuan yang menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
  5. Dekriminalisasi menghentikan proses hukum dan menghapus pelaksanaan putusan pemidanaan, sedangkan penurunan ancaman pidana mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan putusan sesuai batas pidana yang baru.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 12 mengenai pengertian Tindak Pidana dan sifat melawan hukum, serta ketentuan pidana yang merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sumber Resmi

  • UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana